Syarat Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu SMA SMK SLB

 Yth.

Kepala Sekolah SMA/SMK Dan SLB

Assalamu'alaikum..

Sehubungan akan dibayarkan gaji PPPK PW tahap 2 dan 3, maka kami beritahukan untuk membuat dan menyiapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan mengumpulkan bahan kelengkapan pembayaran gaji PPPK PW lainnya.

*Syarat pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu :*

1. SK PPPK Paruh Waktu ambil di Cabdin

2. SPK PPPK Paruh Waktu membawa materai 2 lembar

3. SPMT Sekolah TMT 1 Januari 2026, tanggal 1 Januari 2026

4. Fotocopy NPWP

5. Fotocopy Rekening Bank Aceh *(Pastikan Aktif di BPD nya)*

6. Daftar Hadir

_*Bahan kelengkapan tersebut sudah kami terima selambat-lambatnya Selasa, 31 Maret 2026, sebelum pukul 16.00 WIB.*_

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Terima kasih..

Wassalam

Read More

Pengusulan Formasi ASN Kementerian Agama Tahun 2026

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-015568/B.II/KP.00.1/03/2026 tanggal 25 Maret 2026 Hal Pembahasan Pengusulan Formasi ASN Kementerian Agama Tahun Anggaran 2026 dan surat Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026 tanggal 12 Maret 2026 Hal Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026, kami mohon kepada Saudara untuk menyampaikan usulan kebutuhan ASN pada unit kerja masing-masing dengan menggunakan format sebagaimana terlampir. 

Usulan tersebut agar disampaikan kepada unit kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan konsolidasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. 

Sehubungan dengan batas waktu penerimaan data di Biro SDM adalah paling lambat tanggal 28 Maret 2026 pukul 23.59, maka kami mohon agar Saudara dapat menyampaikan usulan dimaksud kepada unit kepegawaian Kanwil paling lambat tanggal 27 Maret 2026 pukul 23.59.

Read More

Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Kemendikdasmen Tahun 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sekretariat Jenderal

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

© www kemendikdasmen.go.id

Nomor : 6083/A.A3/KP.00.00/2026                                                                                     23 Maret 2026
Lampiran: Satu berkas

Hal : Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Kemendikdasmen TA
2026
Yth. (daftar terlampir)

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 

B/1553/M.SM.01.00/2026 tanggal 12 Maret 2026 tentang Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut. 

1. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Kemendikdasmen, maka kami mohon Saudara menyusun usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk pengadaan ASN tahun anggaran 2026, dengan ketentuan: 

a. memperhatikan pemenuhan kebutuhan ASN yang mendukung program prioritas Kemendikdasmen dengan prinsip zero growth; 

b. mengacu pada peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Mendikdasmen dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tahun 2026; 

c. mempertimbangkan pola karir bagi ASN yang sudah ada di unit kerja;

d. pengisian formasi hanya diperuntukkan bagi jenis kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan yang dapat diusulkan meliputi: 

i. jabatan pelaksana kelas jabatan 7 dengan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV sederajat;

ii. jabatan fungsional keahlian jenjang ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan 

S-1/D-IV sederajat, kecuali untuk jabatan fungsional keahlian jenjang ahli pertama tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S-2; dan/atau iii. jabatan yang bersifat teknis operasional dan berbasis layanan, yaitu jabatan pelaksana kelas jabatan 6 dan jabatan fungsional terampil dengan kualifikasi pendidikan D-lll.

e. perincian usulan kebutuhan agar dapat didefinisikan hingga unit penempatan terkecil serta dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. 

2. Usulan kebutuhan sebagaimana angka 1 agar diisi melalui aplikasi penyusunan kebutuhan ASN dan disampaikan paling lambat tanggal 27 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, dengan dilengkapi:

a. surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan dibubuhi stempel atau ditandatangani secara elektronik (format sebagaimana Lampiran 2); dan 

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp10.000,00 (format sebagaimana Lampiran 3).

3. Mekanisme pengisian usul kebutuhan ASN melalui aplikasi penyusunan kebutuhan ASN akan disampaikan kemudian.

4. Dalam hal unit kerja Saudara tidak menyampaikan usulan kebutuhan ASN sampai dengan batas waktu sebagaimana angka 2, maka unit kerja Saudara dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2026.

Read More

Rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Tahun 2026

 

Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tulis) PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) TA 2025 👆

 #SobatKemhan, Rekrutmen Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi dibuka. Program ini mengajak generasi muda berpendidikan sarjana untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan desa, sekaligus mengembangkan kepemimpinan dan pengalaman kerja nyata di tengah masyarakat.

Keterlibatan generasi muda dalam penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional, karena desa yang mandiri dan sejahtera merupakan fondasi kuat bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan pertahanan negara.

Pendaftaran dibuka hingga 17 April 2026 dan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui 🔗 sppi-kdkmp.id

Pastikan #SobatKemhan hanya mengikuti informasi resmi yang disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Pertahanan.

#KemhanRI#SPPI2026#KoperasiDesaMerahPutih

Read More

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN PPPK KEMENHAM TAHUN 2026

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Call Center: 150145, Pos-el: setjen@kemenham.go.id

Laman: www.kemenham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK-99.KP.02.01 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN (TES TERTULIS)

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2025

Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 Nomor SEK-73.KP.02.01 TAHUN 2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Hasil Seleksi Kompetensi (CAT) Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) sebagai berikut :

A. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAN SELEKSI

1. Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran pengumuman ini, WAJIB mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;

2. Peserta Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;

3. Peserta Seleksi Kompetensi wajib mengunduh dan mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman https://kartupeserta-sktt.kemenham.go.id dengan tahapan sebagai berikut:

a. Peserta membuka laman https://kartupeserta-sktt.kemenham.go.id;

b. Peserta selanjutnya memasukan nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom isian yang diperlukan;

(Nomor peserta dapat dilihat pada Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi (CAT) sebelumnya atau pada Lampiran pengumuman ini)

c. Untuk mengunduh kartu peserta, silahkan klik tombol CETAK KARTU UJIAN;

d. Kartu Tanda Peserta Ujian yang dicetak akan memuat Nomor Peserta, Nama Peserta, Jabatan dan Formasi Penempatan yang dilamar, Unit Kerja Penyelenggara, Lokasi Ujian, Alamat, Hari, Tanggal, Sesi dan Waktu Ujian;

e. Peserta dapat mengunduh dan mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian mulai tanggal 17 Maret 2026.

4. Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) akan dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2026 dengan jadwal dan lokasi pelaksanaan sebagai berikut:

Pembagian Sesi dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis)adalah sebagai berikut:

 UNDUH DI SINI

Read More

Kebutuhan ASN Tahun 2026

MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/1553/M.SM.01.00/2026                                                                                      12 Maret 2026

Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026
Yth.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah di
Tempat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN), maka setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, instansi agar menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 untuk memperoleh penetapan Menteri PANRB dengan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
2. Usulan jabatan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan ASN yang mendukung program prioritas nasional.
3. Usulan jabatan berdasarkan prioritas pencapaian tujuan setiap instansi dengan ketentuan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2026.

Merujuk penjelasan sebagaimana di atas, diharapkan Saudara untuk menyampaikan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 pada aplikasi eformasi melalui tautan: https://formasi.menpan.go.id paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi Saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala BKN; dan
5. Kepala BPKP.

Read More

Juknis THR dan Gaji 13 Tahun 2026

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); 

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

UNDUH DI SINI

Read More

Permasalahan Mola dan Solusi nya

*Mola adalah sebuah aplikasi atau sistem cek status P3K dan tidak bisa diakses pada waktu tertentu karena beberapa hal dan hanya bisa dicek 1 x dalam 24 jam.*
*Kenapa Bisa Terjadi. ?*
1. Server penuh / traffic tinggi.
2. Banyak orang akses bersamaan (terutama saat pengumuman).
3. Maintenance sistem Website sedang diperbaiki atau diperbarui.
4. Gangguan teknis / error server, Bisa karena bug atau gangguan jaringan pusat.
5. Koneksi internet pengguna tidak stabil dan
6. Kesalahan mengisi Alamat Email saat pendaftaran dilakukan
*Solusinya..?*
1. Coba akses di jam sepi, Misalnya malam hari atau pagi sekali.
2. Refresh / login ulang, Atau gunakan mode incognito.
3. Ganti browser atau perangkat.
4. Pastikan koneksi stabil, Coba pakai WiFi atau jaringan lain.
*Selamat mencoba teman2*

Read More

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK KEMENHAM Tahun 2025

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Call Center: 150145, Pos-el: setjen@kemenham.go.id

Laman: www.kemenham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK-73.KP.02.01 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI (CAT)

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2025

Merujuk pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 121/BKS.04.03/SD/K/2026 tanggal 24 Februari 2026 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2025 dan Nomor 122/BKS.04.03/SD/K/2026 tanggal 24 Februari 2026 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi (CAT) pada Pengadaan PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini; 

2. Maksud atau arti kode pada kolom Keterangan dalam Lampiran pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut: 

a. Kode “R/L” adalah peserta yang hadir mengikuti seleksi kompetensi dan dinyatakan LOLOS berdasarkan perankingan nilai tertinggi 5 (lima) kali formasi kebutuhan (jabatan dan penempatan) dan dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis); 

b. Kode “R” adalah peserta yang hadir mengikuti seleksi kompetensi dan tidak memenuhi perankingan nilai tertinggi 5 (lima) kali formasi kebutuhan (jabatan dan penempatan);

c. Kode “TH” adalah peserta yang tidak hadir/ tidak mengikuti seleksi kompetensi, sehingga dinyatakan gugur. 

3. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) akan diselenggarakan sesuai Jadwal Pelaksanaan Seleksi pada Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025;

4. Jadwal dan Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan diumumkan kemudian melalui laman https://kemenham.go.id/; 

5. Lain-lain 

a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

b. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 tidak dipungut biaya; 

c. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk 

apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

d. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 bersifat FINAL dan tidak dapat diganggu gugat; 

e. Apabila dalam pelaksanaan tahapan se leksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir atau sampai dengan penetapan Nomor Induk PPPK,  diketahui terdapat keterangan/data Pelamar atau Peserta yang tidak sesuai dengan  persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka Panitia seleksi menggugurkan kelulusan Pelamar atau Peserta yang bersangkutan;

f. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 melalui Helpdesk Kementerian Hak Asasi Manusia berupa pesan singkat WhatsApp pada nomor :

081330700866 atau melalui Instagram @biro.sdmham, sedangkan pengaduan

melalui email : aduan.casn@kemenham.go.id.;

g. Pelamar atau peserta agar intens memonitor perkembangan informasi pada laman

https://sscasn.bkn.go.id/ atau pada laman https://kemenham.go.id dan media sosial

Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Instagram : @kementerian_ham

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Ketua Panitia Seleksi,

Novita Ilmaris

UNDUH PENGUMUMAN

UNDUH LAMPIRAN

Read More

Informasi Seputar PPPK Paruh Waktu

 Informasi yang beredar dibeberapa media online saat ini :

1. PPPK Paruh Waktu akan pemerintah hapuskan.

2. Peralihan Paruh Waktu ke Penuh Waktu melalui proses seleksi

3. Jika Paruh Waktu tidak lulus seleksi ke Penuh Waktu maka akan dilakukan skema mutasi ke Instansi atau Unit Kerja lain berdasar kebutuhan Instansi Pemerintah lainnya atau ke Unit Kerja lainnya.

4. Dan jika PW yang bersangkutan tidak ingin di Mutasi, maka masa kontrak yg tersisa akan dijalankan sampai selesai dan tidak akan diperpanjang lagi masa kontraknya tsb.

Baik,,, akan kita bahas keempat isu wacana diatas...

Sebagaimana umumnya,,, isu yang berkembang tsb masih berupa wacana dan belum terbit dalam bentuk regulasi resmi. Akan tetapi isu tsb diatas sudah mulai membuat resah di kalangan PW itu sendiri.

Olehnya itu,,, disinilah fungsi dari Organisasi yang telah memiliki badan hukum/legalitas untuk melakukan koordinasi, konsultasi dengan cara pendekatan persuasif didalam menyuarakan pendapat yg terukur dan sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Akan tetapi tantangan berat PW Se-Indonesia saat ini ada pada kekompakan dan persatuan para PW itu sendiri,,, syarat mutlak yg harus dipenuhi oleh para PW didalam menyuarakan haknya ada pada kekompakan dalam persatuannya tadi,,, jika syarat mutlak tsb tidak dapat terpenuhi maka tak ada pilihan lain yaitu semua isu yang menjadi wacana diatas harus jalani.

Dengan demikian,,, langkah awal yang harus dilakukan ialah dari jajaran pengurus P3K PWI mengajak agar seluruh PW tanpa terkecuali, untuk memperkuat, memperkokoh persatuan dalam satu tekad yg sama dalam satu payung yg sama *(P3K PWI)*,,, yang mana wadah bagi PW se-Indonesia ini telah memiliki legalitas resmi yang diakui oleh negara... Sehingga didalam pergerakan dan aktivitas nya telah memiliki legal standing yang jelas dalam membawa suara para PW se-indonesia ke pemerintah.

Apabila sesama PW saja tidak ditemukan kekompakan, malah cenderung memilih jalan berjuang masing²,,, maka suara PW pun akan kesulitan untuk dpt didengar oleh para penentu kebijakan...

Untuk itu,,, kami dr P3K PWI,,, Mengajak seluruh rekan² PW se-indonesia untuk bersama² merapatkan barisan demi mencapai satu cita-cita yang sama. Jangan ada lagi sekat² apapun bentuknya dikalangan PW,,, menaungkan diri pada organisasi yang telah jelas legal standingnya adalah pilihan yang tepat, dimana didalam melakukan langkah-langkah persuasif sudah sangat dilindungi oleh hukum negara...

Read More