Rekrutmen Calon Guru Kabupaten Kota Provinsi Tahun 2026

 Pada acara pertemuan GTK Kemendikdasmen dengan Pemerintah Provinsi Jambi (12 Maret 2026), Dirjen GTK Kemendikdasmen menyampaikan bahwa GTK Kemendikdasmen sudah berkordinasi dengan setiap Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi terkait pemenuhan guru yang pensiun. *Akan tetapi Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi tidak bisa merekrut Lulusan PPG Calon Guru karena masih punya masalah terkait penyelesaian guru Non-ASN.*

Sampai dengan pembahasan ini, GTK Kemendikdasmen pun belum punya upaya melakukan Tata Kelola Guru oleh Pusat. Preferensi pengabdian itu tidak punya dampak signifikan bagi Lulusan PPG Calon Guru.

Read More

Bahan Kelengkapan Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu

 Assalamualaikum

Yth.

Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh

Di

Tempat

Assalamu'alaikum..

Sehubungan akan dibayarkan gaji PPPK PW, Tahap ke II maka kami beritahukan untuk membuat dan menyiapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan mengumpulkan bahan kelengkapan pembayaran gaji PPPK PW lainnya.

*Syarat pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu :*

1. SK PPPK Paruh Waktu (rangkap 2)

2. SPK PPPK Paruh Waktu (rangkap 2)

3. SPMT Sekolah TMT 1 Januari 2026, tanggal 1 Januari 2026 ( rangkap 2

4. Fotocopy NPWP

5. Fotocopy Rekening Bank Aceh

6. Daftar Hadir (bulan 1, 2, 3,) setiap bulan masing2 rangkap 1

7. SPTJM dari Kepsek (rangkap 1 setiap bulan)

paling telat hari kamis 9 April

Wassalam

Read More

Syarat Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu SMA SMK SLB

 Yth.

Kepala Sekolah SMA/SMK Dan SLB

Assalamu'alaikum..

Sehubungan akan dibayarkan gaji PPPK PW tahap 2 dan 3, maka kami beritahukan untuk membuat dan menyiapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan mengumpulkan bahan kelengkapan pembayaran gaji PPPK PW lainnya.

*Syarat pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu :*

1. SK PPPK Paruh Waktu ambil di Cabdin

2. SPK PPPK Paruh Waktu membawa materai 2 lembar

3. SPMT Sekolah TMT 1 Januari 2026, tanggal 1 Januari 2026

4. Fotocopy NPWP

5. Fotocopy Rekening Bank Aceh *(Pastikan Aktif di BPD nya)*

6. Daftar Hadir

_*Bahan kelengkapan tersebut sudah kami terima selambat-lambatnya Selasa, 31 Maret 2026, sebelum pukul 16.00 WIB.*_

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Terima kasih..

Wassalam

Read More

Pengusulan Formasi ASN Kementerian Agama Tahun 2026

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-015568/B.II/KP.00.1/03/2026 tanggal 25 Maret 2026 Hal Pembahasan Pengusulan Formasi ASN Kementerian Agama Tahun Anggaran 2026 dan surat Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026 tanggal 12 Maret 2026 Hal Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026, kami mohon kepada Saudara untuk menyampaikan usulan kebutuhan ASN pada unit kerja masing-masing dengan menggunakan format sebagaimana terlampir. 

Usulan tersebut agar disampaikan kepada unit kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan konsolidasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. 

Sehubungan dengan batas waktu penerimaan data di Biro SDM adalah paling lambat tanggal 28 Maret 2026 pukul 23.59, maka kami mohon agar Saudara dapat menyampaikan usulan dimaksud kepada unit kepegawaian Kanwil paling lambat tanggal 27 Maret 2026 pukul 23.59.

Read More

Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Kemendikdasmen Tahun 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sekretariat Jenderal

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

© www kemendikdasmen.go.id

Nomor : 6083/A.A3/KP.00.00/2026                                                                                     23 Maret 2026
Lampiran: Satu berkas

Hal : Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Kemendikdasmen TA
2026
Yth. (daftar terlampir)

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 

B/1553/M.SM.01.00/2026 tanggal 12 Maret 2026 tentang Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut. 

1. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Kemendikdasmen, maka kami mohon Saudara menyusun usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk pengadaan ASN tahun anggaran 2026, dengan ketentuan: 

a. memperhatikan pemenuhan kebutuhan ASN yang mendukung program prioritas Kemendikdasmen dengan prinsip zero growth; 

b. mengacu pada peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Mendikdasmen dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tahun 2026; 

c. mempertimbangkan pola karir bagi ASN yang sudah ada di unit kerja;

d. pengisian formasi hanya diperuntukkan bagi jenis kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan yang dapat diusulkan meliputi: 

i. jabatan pelaksana kelas jabatan 7 dengan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV sederajat;

ii. jabatan fungsional keahlian jenjang ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan 

S-1/D-IV sederajat, kecuali untuk jabatan fungsional keahlian jenjang ahli pertama tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S-2; dan/atau iii. jabatan yang bersifat teknis operasional dan berbasis layanan, yaitu jabatan pelaksana kelas jabatan 6 dan jabatan fungsional terampil dengan kualifikasi pendidikan D-lll.

e. perincian usulan kebutuhan agar dapat didefinisikan hingga unit penempatan terkecil serta dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. 

2. Usulan kebutuhan sebagaimana angka 1 agar diisi melalui aplikasi penyusunan kebutuhan ASN dan disampaikan paling lambat tanggal 27 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, dengan dilengkapi:

a. surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan dibubuhi stempel atau ditandatangani secara elektronik (format sebagaimana Lampiran 2); dan 

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp10.000,00 (format sebagaimana Lampiran 3).

3. Mekanisme pengisian usul kebutuhan ASN melalui aplikasi penyusunan kebutuhan ASN akan disampaikan kemudian.

4. Dalam hal unit kerja Saudara tidak menyampaikan usulan kebutuhan ASN sampai dengan batas waktu sebagaimana angka 2, maka unit kerja Saudara dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2026.

Read More

Rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Tahun 2026

 

Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tulis) PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) TA 2025 👆

 #SobatKemhan, Rekrutmen Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi dibuka. Program ini mengajak generasi muda berpendidikan sarjana untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan desa, sekaligus mengembangkan kepemimpinan dan pengalaman kerja nyata di tengah masyarakat.

Keterlibatan generasi muda dalam penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional, karena desa yang mandiri dan sejahtera merupakan fondasi kuat bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan pertahanan negara.

Pendaftaran dibuka hingga 17 April 2026 dan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui 🔗 sppi-kdkmp.id

Pastikan #SobatKemhan hanya mengikuti informasi resmi yang disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Pertahanan.

#KemhanRI#SPPI2026#KoperasiDesaMerahPutih

Read More

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN PPPK KEMENHAM TAHUN 2026

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Call Center: 150145, Pos-el: setjen@kemenham.go.id

Laman: www.kemenham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK-99.KP.02.01 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN (TES TERTULIS)

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2025

Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 Nomor SEK-73.KP.02.01 TAHUN 2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Hasil Seleksi Kompetensi (CAT) Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) sebagai berikut :

A. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAN SELEKSI

1. Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran pengumuman ini, WAJIB mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;

2. Peserta Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;

3. Peserta Seleksi Kompetensi wajib mengunduh dan mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman https://kartupeserta-sktt.kemenham.go.id dengan tahapan sebagai berikut:

a. Peserta membuka laman https://kartupeserta-sktt.kemenham.go.id;

b. Peserta selanjutnya memasukan nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom isian yang diperlukan;

(Nomor peserta dapat dilihat pada Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi (CAT) sebelumnya atau pada Lampiran pengumuman ini)

c. Untuk mengunduh kartu peserta, silahkan klik tombol CETAK KARTU UJIAN;

d. Kartu Tanda Peserta Ujian yang dicetak akan memuat Nomor Peserta, Nama Peserta, Jabatan dan Formasi Penempatan yang dilamar, Unit Kerja Penyelenggara, Lokasi Ujian, Alamat, Hari, Tanggal, Sesi dan Waktu Ujian;

e. Peserta dapat mengunduh dan mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian mulai tanggal 17 Maret 2026.

4. Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis) akan dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2026 dengan jadwal dan lokasi pelaksanaan sebagai berikut:

Pembagian Sesi dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis)adalah sebagai berikut:

 UNDUH DI SINI

Read More

Kebutuhan ASN Tahun 2026

MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/1553/M.SM.01.00/2026                                                                                      12 Maret 2026

Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026
Yth.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah di
Tempat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN), maka setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, instansi agar menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 untuk memperoleh penetapan Menteri PANRB dengan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
2. Usulan jabatan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan ASN yang mendukung program prioritas nasional.
3. Usulan jabatan berdasarkan prioritas pencapaian tujuan setiap instansi dengan ketentuan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2026.

Merujuk penjelasan sebagaimana di atas, diharapkan Saudara untuk menyampaikan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 pada aplikasi eformasi melalui tautan: https://formasi.menpan.go.id paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi Saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala BKN; dan
5. Kepala BPKP.

Read More

Juknis THR dan Gaji 13 Tahun 2026

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); 

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

UNDUH DI SINI

Read More

Permasalahan Mola dan Solusi nya

*Mola adalah sebuah aplikasi atau sistem cek status P3K dan tidak bisa diakses pada waktu tertentu karena beberapa hal dan hanya bisa dicek 1 x dalam 24 jam.*
*Kenapa Bisa Terjadi. ?*
1. Server penuh / traffic tinggi.
2. Banyak orang akses bersamaan (terutama saat pengumuman).
3. Maintenance sistem Website sedang diperbaiki atau diperbarui.
4. Gangguan teknis / error server, Bisa karena bug atau gangguan jaringan pusat.
5. Koneksi internet pengguna tidak stabil dan
6. Kesalahan mengisi Alamat Email saat pendaftaran dilakukan
*Solusinya..?*
1. Coba akses di jam sepi, Misalnya malam hari atau pagi sekali.
2. Refresh / login ulang, Atau gunakan mode incognito.
3. Ganti browser atau perangkat.
4. Pastikan koneksi stabil, Coba pakai WiFi atau jaringan lain.
*Selamat mencoba teman2*

Read More