Menteri Mu'ti Menjawab: Ujian Nasional, Zonasi, dan Kesejahteraan Guru
Menteri Abdul Mu'ti menerima masukan dan saran dari para pakar di Jakarta (19/11). Kemendikdasmen akan menganalisis berbagai argumen dalam memutuskan kebijakan yang terbaik. Usai diskusi, Menteri menjawab pertanyaan wartawan tentang berbagai isu pendidikan.
semua pendapat baik yang pro maupun yang kontra kami akan analisis berbagai argumen yang disampaikan dan tentu kebijakan yang akan kami ambil adalah kebijakan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara sejalan dengan kebijakan dari bapak presiden Prabowo@updatecpns.com Jawaban Menteri Abdul Mu'ti Soal Kesejahteraan Guru , Ujian Nasional dan Zonasi
♬
Soal ujian Apakah itu bernama
Ujian Nasional ataukah bernama asesmen
nasional ataukah dulu ada
eptaeptanas itu semuanya kan bagian dari
alat ukur mutu pendidikan Man Oh di sini mungkin Pak
Asalamualaikum masi we selamat milad muhammadiah ya Mas Prof menteri bisa
langsung aja dari wa tadi itu tentang
PPDB zonasi UN terutama soal UN tadi
dikatakan bahwa ada yang gerakan
perlawan tapi ada gerakan setuju
termasuk para guru kebanyakan setuju
unhidupkan lagi mungkin dengan format
yang seperti apa
k ya yang pertama kami tegaskan bahwa
sampai sekarang Kementerian belum
mengambil kebijakan Apapun terkait
dengan berbagai isu yang sekarang
berkembang di masyarakat
karena itu kami mohon kepada masyarakat
untuk
bersabar agar kami dapat mengambil
kebijakan yang
sebaik-baiknya dengan mendapatkan
masukan dari berbagai
kalangan sehingga kalau tadi saya
menyingguh UN ada yang pro ada kontra
itu hal yang biasa tapi sekali lagi
kami um
mengilijung lah yang agak populer itu
semua masih sebatas
omon-omon karena itu semua pendapat baik
yang pro maupun yang kontra kami akan
analisis berbagai argumen yang
disampaikan dan tentu kebijakan yang
akan kami ambil adalah kebijakan
yang terbaik untuk kepentingan bangsa
dan negara dan yang tentu tidak kalah
pentingnya bahkan mungkin ini yang juga
sangat penting adalah sejalan dengan
kebijakan dari bapak presiden
Prabowo ini yang nanti coba kita kasih
secara mendalam karena intinya kan Sebenarnya kami berusaha untuk
memberikan layanan pendidikan yang
berkualalitas untuk semua dan oleh
karena itu
maka Bagaimana ada
penjaminan terkait dengan mutu
pendidikan
itu perangkat n itu kan tidak tunggal
penjaminan itu kalau kita lihat dari
undang-undangnya itu kan ada dua kan ada
penjaminan internal dan ada penjaminan
eksternal penjaminan mutu internal itu
yang dilakukan oleh masing-masing satuan
pendidikan termasuk di dalamnya adalah
Misalnya menyangkut evaluasi belajar
peserta didik di masing-masing
satuanah pjaminan itu penjaminan yang
dilakukan oleh institusi-institusi
penjaminan mutu misalnya akreditasi itu
kan penjaminan mutu eksternal
Soal
ujian Apakah itu bernama Ujian Nasional
ataukah bernama asesmen nasional ataukah
dulu
Ada itu semuanya bagian dariat Ukur
sehingga karena itu semangat dari
penyusunan berbagai macam kebijakan itu
adalah untuk penjaminan mutu pendidikan
baik eksternal Maun
internal
Ang
kemarin
d sesuai dengan sesuai dengan ee pabu
sudah
disetujui tetapi Kami memang masih
mengusulkan dalam jumlah tertentu untuk
bisa ada penambahan tapi yang penambahan
itu tentu harus kita bicarakan lagi
dengan kementerian keuangan dan juga
nanti harus kita bicarakan lagi dengan
DPR untuk penambahan anggarannya nanti
untuk apa Oh agak banyak ya Saya tidak
hafal Saya tidak hafal tapi yang yang
jelas memang itu berkaitan dengan
peningkatan mutu pendidikan dan berbagai
kebijakan yang bersifat afirmatif
bersifat afirma
Prof eh sebentar lagi
Pilkada tadi kan profung bahwa guru
adaatantis mungkin ada himau UN I Kami
menghimbau kepada para guru
untuk konsisten dengan profesinya
sebagai pendidik
dan tanpa mengurangi hak mereka sebagai
warga negara untuk menentukan dan
berpartisipasi dalam pemilihan kepala
daerah kami mengimau agar guru-guru
tetap netral dan tidak menjadikan satuan
pendidikan atau lembaga-lembaga
pendidikan
sebagai arena atau ajang kampany
calon-calon tertentu ini penting
agar satuan pendidikan itu tetap menjadi
institusi pendidikan kalau di luar
satuan pendidikan silakan para
guru
berptisipasi dalam politik menentukan
hak pilihnya dan kalau saya boleh
mengusulkan ya guru-guru jangan glput
walaupun glput itu tidak melanggar
undang-undang tetapi Golput menurut saya
sikap politik yang tidak banyak
manfaatnya dalam konteks kita membangun
partisipasi dan aspirasi politik soal
P3K tadiimana P3K P3K tadi gimana
kemungkinan kami masih menunggu jawaban
surat yang kami kirimkan kepada Presiden
tapi aspirasi yang kami terima dari
banyak sekali
organisasi baik organisasi profesi
maupun ormas Oras yang
menyelenggarakanikan saya kira 100% ya
dos yang swasta itu apalagi Muhammadiyah
ya enggak muhammadiah muhammadiah salah
satunya itu meminta supaya guru-guru P3K
itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah
swasta
Prof satu lagi ini kan sekarang
guru berlomba-lomba untuk menjadi guru
penggerak karena mereka dijadikan
sebagai salah satu syarat itu menjadi
kepala sekolah tadi Prof Disinggung
bahwa menjadi kepala sekolah tidak bisa
instan Apakah ini isyarat B menjadi akan
menjadi pertimbangan untuk
kepalah-sekolah dari guru penggerak Iya
banyak aspirasi dari masyarakat juga
dari para kepala-kepala dinas yang Kami
sempat bertemu untuk kepala sekolah
itu dipilih atau diangkat dari mereka
yang memang betul-betul punya
kompetensi mereka mengikuti dan
Mengalami berbagai proses untuk menjadi
kepala sekolah tapi sekali lagi ini
belum menjadiij tapi aspirasi yang kami
terima dari banyak Kepala Dinas
menghendaki agar guru-guru penggerak itu
tidak otomatis menjadi kepala sekolah
karena aspirasi mereka kepala sekolah
itu ya mereka memang memulai dan
memiliki pengalaman serta penjenangan
untuk sampai dia menjadi kepala
sekolah ini ya kami belum mengil
kebijakan
yang kami terima dari masyarakat
kebijakannya nanti sampai betul-betul
ada peraturan menteri yang mengatur kebijakan itu
Pengumuman Pembatalan Pelamar Pengadaan PPPK Eks THK II dan Tenaga Non ASN Database BKN Tahun Anggaran 2024
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 
