PERSETUJUAN PRINSIP FORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024
Jumlah Usulan Formasi Tahun 2024 Total 1.579
CPNS : 427
- Tenaga Kesehatan : 14
- Tenaga Teknis : 1.078
| INSTANSI PEMERINTAH | CPNS | PPPK | TOTAL FORMASI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Sarat | 60 | 1,519 | 1,579 |
| 2 | Pemerintah Kab. Sombas | 294 | 306 | 600 |
| 3 | Pemerintah Kab. Sanggau | 327 | 3,478 | 3,805 |
| 4 | Pemerintah Kab. Sintang | 235 | 965 | 1,200 |
| 5 | Pemerintah Kab. Mempawah | 40 | 330 | 370 |
| 6 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | 206 | 2,865 | 3,071 |
| 7 | Pemerintah Kab. Ketapang | 150 | 650 | 800 |
| 8 | Pemerintah Kab. Bengkayang | 255 | 1,167 | 1,422 |
| 9 | Pemerintah Kab. Landak | 401 | 1.896 | 2,297 |
| 10 | Pemerintah Kab. Metav/i | 223 | 668 | 891 |
| n | Pemerintah Kab. Sekadau | 182 | 1,774 | 1,956 |
| 12 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | 35 | 465 | 500 |
| 13 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | 270 | 1,149 | 1,419 |
| 14 | Pemerintah Kota Pontianak | 388 | 827 | 1,215 |
| 15 | Pemerintah Koto Singkowang | 38 | 371 | 409 |
Cek perkembangannya hari ini #SobatBKN dan detailnya bisa kalian lihat pada link yang tertera! #SeleksiCASN2023 #SatuDataASN #ASNNetral
Menteri PANRB Setujui 40.839 Formasi CASN di Kemensos, Penguatan Kualitas Layanan Sosial Nasional
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi ASN Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Jumat (19/04).
Sebanyak 40.839 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) di lingkup Kementerian Sosial telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan masyarakat di Indonesia.
Formasi sebanyak 40.839 tersebut terdiri dari 266 calon aparatur sipil negara (CASN) dan 40.573 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS Tenaga Teknis, 141 CPNS Tenaga Kesehatan, 40.508 PPPK Tenaga Teknis, dan 65 PPPK Tenaga Kesehatan.
“Mudah-mudahan ini formasinya dapat mendorong kinerja yang berdampak. Lebih dari 40 ribu formasi kita berikan untuk Kemensos di CASN tahun ini,” ujar Menteri PANRB Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi ASN Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Jumat (19/04).
Menurut Anas, rekrutmen ini diharapkan dapat memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Kemensos yang selama ini sudah mengabdi kepada negara. Momen ini juga diharapkan menjadi pengungkit untuk mendorong kinerja Kementerian Sosial agar lebih berdampak, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Risma mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah membuka kesempatan untuk anak-anak bangsa dapat mengabdi di institusi yang ia pimpin. Mantan Wali Kota Surabaya tersebut berharap rekrutmen ini dapat meningkatkan kinerja Kementerian Sosial kedepannya.
“Saya ucapkan terima kasih ke Pak Menteri PANRB karena kebutuhan SDM di Kementerian Sosial insyaAllah bisa terpenuhi, karena kami membutuhkan banyak petugas, terutama di bagian teknis dan juga di bidang kesehatan,” pungkasnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
Source : Menpan RBPercepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menteri PANRB Setujui 26.319 Formasi CASN Kementerian PUPR
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Menyerahkan Izin Prinsip Formasi ASN Kementerian PUPR Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (19/04).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan persetujuan atas 26.319 usulan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) milik Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemenuhan usulan ini untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang dieksekusi langsung Kementerian PUPR.
“Hari ini kami menyerahkan formasi kepada Kementerian PUPR. Penyerahan ini merupakan komitmen untuk Kementerian PANRB untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan, salah satunya melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024,” ungkap Menteri Anas saat Penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kementerian PUPR Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (19/04).
Menteri Anas mengatakan Kementerian PUPR sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak langsung (multiplier effect) terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik. Kementerian PANRB pun mendukung hal ini melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024.
Disampaikan, penetapan kebutuhan bagi Kementerian PUPR sejumlah 26.319 terdiri dari 6.385 CPNS Tenaga Teknis, 3 CPNS Tenaga Kesehatan, serta 19.931 PPPK Tenaga Teknis. Diharapkan, jumlah kebutuhan ini dapat memenuhi SDM kompeten yang akan membuat terobosan dalam pembangunan infrastruktur.
Pemenuhan SDM aparatur di Kementerian PUPR juga sejalan dengan salah satu arah kebijakan pengadaan CASN Tahun 2024, yakni mendukung efektivitas kerja IKN. Dimana Kementerian PUPR memainkan peranan penting dalam persiapan dan pembangunan IKN.
“Diharapkan usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur di seluruh Indonesia. Selain itu, usulan ini juga untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada di lingkup Kementerian PUPR,” jelas mantan Kepala LKPP ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun mengapresiasi Kementerian PANRB dalam pemenuhan usulan kebutuhan ASN untuk Kementerian PUPR. “Terima kasih Menteri PANRB atas pemenuhan usulan ini. Mudah-mudahan dengan ini kami mendapatkan talenta baru yang berkompeten dan unggul dalam membangun negeri, serta dapat menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Kementerian PUPR,” pungkas Basuki. (HUMAS MENPANRB)
Source : Menpan
[SIARAN PERS]
Nomor: 005/RILIS/BKN/IV/2024
Tahun 2024, BKN Tidak Melakukan Pendataan Ulang Non-ASN
Proses Pendataan Non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Pendataan Non ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer.
Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga Non-ASN, dan menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data Tenaga Non-ASN pada kanal informasinya. Selanjutnya hasil pendataan Non-ASN telah disampaikan kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan Non-ASN pada masing-masing Biro SDM/BKD/BKPSDM/BKPP instansinya.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga Non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Selanjutnya, BKN tidak melakukan pendataan Tenaga Non-ASN tahun 2024. Kebijakan mengenai Pendataan Non-ASN selanjutnya akan diatur dalam RPP (Rancangan Peraturan Perundang-undangan) Manajemen ASN.
Format pdf siaran pers ini dapat diunduh pada tautan berikut.
1. Kemenag: 20.772
2. Kemendikbud : 15.462
3. Kemenkes : 8.607
4. Kejaksaan: 9.694
5. Basarnas: 1.389
6. Kemenhub: 1.391
7. Bawaslu: 1.984
Total 59.299
Masih ada 71.115 formasi pusat yang belum diketahui
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi CASN Bawaslu ke Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, di Jakarta, Kamis (18/04).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan persetujuan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Adapun persetujuan formasi ditetapkan sebanyak 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.
"Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi CASN di lingkungan Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/04).
Rekrutmen ini, lanjut Anas, juga diharapkan memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara. “Pemerintah berharap penyerapan tenaga non ASN/honorer di Bawaslu bisa optimal menjadi ASN, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN/honorer sesuai arahan Presiden,” ujar Anas.
Anas mengatakan, momentum ini diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong kinerja Bawaslu yang dalam waktu dekat akan memiliki kerja besar dalam sejarah Pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah serempak seluruh Indonesia.
"Mudah-mudahan nanti formasi ini bisa dioptimalkan dan harapan saya ini bisa mendorong target kinerja, termasuk dalam menyongsong Pilkada serentak di lebih dari 500 daerah yang baru pertama kali ini terjadi di Indonesia,“ jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan apresiasi atas persetujuan izin formasi dari Kementerian PANRB. "Kami berterima kasih banyak kepada Kementerian PANRB dan pemerintah yang memberikan 18.557 formasi kepada kami dan kami berharap teman-teman bisa meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan Pemilu," ujarnya.
Bagja menjelaskan bahwa salah satu sasaran dalam rekrutmen CASN Bawaslu Tahun 2024 adalah para fresh graduate untuk membuat Bawaslu semakin baik dalam pengawasan bidang IT. Talenta baru juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi di seluruh media sosial dan saluran informasi Bawaslu.
Dalam kesempatan itu, Bagja menyebutkan lima besar formasi yang akan direkrut di Bawaslu, yaitu Analis Hukum, IT, Analis Pengawasan, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Publik, dan Auditor. "Karena akan berkaitan dengan pengawasan, terutama pencegahan dan penindakan saat menangani perkara-perkara yang masuk di Bawaslu,” tutupnya. (HUMAS MENPANRB)
Source : MenpanUsulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menteri PANRB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Menyerahkan Izin Prinsip Formasi ASN Kemenhub Tahun 2024 kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (18/04).
Usulan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disetujui 100 persen oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yakni sebesar 18.017 formasi. Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi di Indonesia.
Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan rincian 1.385 CPNS Tenaga Teknis, 6 CPNS Tenaga Kesehatan, 16.543 PPPK Tenaga Teknis, dan 83 PPPK Tenaga Kesehatan.
"Kementerian PANRB mendukung penuh upaya Kemenhub dalam upaya pemenuhan dan pemerataan SDM sektor transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya usulan kebutuhan ASN 2024 dari Kemenhub sebanyak 18.017 kita setujui 100 persen," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat Penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kemenhub Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (18/04).
Anas menilai sektor transportasi atau perhubungan menjadi salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Untuk mendorong hal ini diperlukan dukungan SDM pelaksana kebijakan dan penggerak eksekusi program transportasi di masing-masing matra yaitu transportasi darat, laut, udara dan kereta api.
“Pengadaan tahun ini menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Harapan kami kebutuhan rencana strategis di Kemenhub lima sampai 10 tahun ke depan bisa diselesaikan melalui pengadaan tahun ini,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.
Anas melanjutkan, arah pengadaan ASN tahun 2024 salah satunya adalah mendukung efektivitas kerja Ibu Kota Nusantara (IKN). Anas mengapresiasi Kemenhub yang telah mengalokasikan formasi untuk talenta digital dan pemenuhan ASN ke IKN.
“Kami mengapresiasi Pak Menhub yang sudah menyiapkan formasi ASN Kemenhub dan talenta digital di IKN yang diharapkan bisa mengakselerasi keterhubungan, keaktifan, dan kemudahan penyelenggaraan tugas pemerintah sekaligus akses masyarakat di IKN nantinya,” imbuh Anas.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya akan menjunjung tinggi objektivitas dalam perekrutan ASN di Kemenhub demi terselenggaranya pelayanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, selamat, serta terpadu.
“Terima kasih kepada Pak Menteri PANRB karena 18 ribu orang mendapatkan kepastian hukum. Tentu apa yang diamanahkan kepada kami berkaitan dengan 18 ribu formasi ini akan kami terima dengan bertanggung jawab agar calon ASN yang direkrut nantinya mampu melaksanakan program reformasi birokrasi yang sesuai dengan harapan Bapak Presiden,” pungkas Budi. (HUMAS MENPANRB)
Source : Menpan RB
