SELEKSI CASN PPPK GURU KESEHATAN TEKNIS CPNS PROVINSI KABUPATEN KOTA BADAN LEMBAGA KEMENTERIAN KEMENAG FORMASI TAHUN 2024
KIAT, METODE, TIPS TRIK MERAIH NILAI AMBANG BATAS PASSING GRADE TINGGI PPPK GURU KESEHATAN TEKNIS CPNS PROVINSI KABUPATEN KOTA BADAN LEMBAGA KEMENTERIAN FORMASI TAHUN 2024
TIPS dan TRIKS Lulus SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS MANAJERIAL SOSIOKULTURAL DAN WAWANCARA PPPK GURU KESEHATANT TEKNIS CPNS PROVINSI KABUPATEN KOTA BADAN LEMBAGA KEMENTERIAN TAHUN 2024
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). (KOMPAS/FIKA NURUL ULYA)
Pemerintah Kaji Kebijakan Pembelajaran Coding dan Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB
Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Mendikdasmen menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah kebijakan, seperti penerapan kebijakan pembelajaran pemrograman komputer atau coding di sekolah, serta evaluasi kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah, dimulai dari sekolah dasar--mungkin nanti akan kita kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya--dan itu bisa diselenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Bapak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah," ucap Abdul Mu'ti.
Terkait kebijakan zonasi PPDB, Mendikdasmen menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan zonasi. Mendikdasmen menuturkan bahwa kebijakan zonasi tersebut nantinya akan diputuskan dalam sidang kabinet bersama dengan Presiden Prabowo.
"Berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam, sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan, dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet,” jelas Menteri.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Acara tersebut rencananya akan digelar pada 28 November 2024 mendatang di Jakarta International Velodrome, Jakarta.
"Kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat, Indonesia Kuat," tutur Abdul Mu'ti.
Presiden kami menyampaikan beberapa hal
yang berkait dengan kebijakan
kementerian pendidikan dasar dan
menengah dan juga beberapa kegiatan yang
kami akan laksanakan dalam waktu dekat
yang
pertama kami akan menyelenggarakan
Puncak peringatan hari guru nasional
2024 yang Insyaallah diselenggarakan
tanggal 28 November jam 3 sampai jam 500
di velodrum
Rawamangun dan kami tadi
menyampaikan kesediaan bapak presiden
untuk dapat membuka dan memberikan
pengarahan dalam acara Puncak hari guru
nasional
2024 dengan tema guru hebat Indonesia
kuat
Yang dalam acara tersebut nanti
akan
disampaikan peningkatan kesejahteraan
guru non ASN sebesar Rp2
juta dan peningkatan Untuk gaji guru ASN
sebesar gaji pokok yang mereka miliki
nanti ak kita akan disampaikan pada saat
ee Puncak peringatan Hari
Guru kemudian yang kedua kami
menyampaikan terkait dengan beberapa
yang menjadi kebijakan kami untuk
pembelajaran coding sebagai
ekstrakurikuler apa mohon maaf sebagai
kurikulum atau mata pelajaran pilihan di
sekolah yang dimulai dari sekolah dasar
mungkin nanti kita akan kaji apakah
mulai dari kelas 4 atau seterusnya dan
itu bisa kita selenggarakan sebagai
bagian dari
ee materi pelajaran pilihan di sekolah
dan
Pak Presiden sangat mendukung untuk
pembelajaran coding di
sekolah kemudian yang ketiga ini yang
mungkin sangat Ditunggu oleh teman-teman
wartawan terkait dengan PPDB yonasi tadi
kami bahas secara khusus dengan bapak
presiden kami menyampaikan hasil-hasil
kajian
yang sudah kami lakukan dengan para
Kepala Dinas Pendidikan di seluruh
Indonesia beberapa waktu yang lalu dan
juga kajian para pakar dan juga audiensi
kami dengan beberapa stakeholder
penyelenggara pendidikan nah intinya
terkait dengan PPDB
Pak
Presiden meminta atau menugaskan kami
untuk memperdalam kembali kajian
pelaksanaannya
dan nanti keputusan terkait
dengan pelaksanaan PPDB akan dibahas
secara khusus dalam sidang kabinet Jadi
sekarang kami masih memperdalam kembali
kajian tentang ppdp zonasi dan nanti
hasilnya akan kami sampaikan kepada
bapak presiden dan keputusannya akan
ditetapkan dalam sidang kabinet Saya
kira demikian dapat kami sampaikan
terima kasih al donasi itu kira-kira apa
yang dipertimbangkan pemerintah untuk
kemungkinan bakal diganti atau tidak
Apakah
ada jadi begini zonasi Itu kan
filosofinya ada empat ya yang pertama
yonasi itu kan filosofinya Pendidikan
bermutu untuk semua yang kedua adalah
inklusi sosial yang ketiga integrasi
sosial yang keempat kohesivitas sosial
ini. Semangat dari zonasi itu itu
sehingga mereka anak-anak
ini bisa belajar di sekolah-sekolah yang
dekat dengan rumahnya yang kedua
anak-anak dari berbagai kelas sosial itu
juga bisa belajar di sekolah yang sama
sehingga tidak ada segregasi antara
mohon maaf misalnya anak-anak dari kelas
yang mampu dengan tidak mampu atau saya
sering Gunakan bahasa tidak ada
segregasi antara
Yang elit dengan yang
Alit karena karena itu ada inklusi
sosial di situ karena yonasi itu kan
pakai empat pakai empat e kriteria yang
pertama domisili tempat tinggal yang
kedua prestasi yang ketiga afirmasi yang
keempat mutasi jadi dasarnya kan itu
domisili tentu mereka yang tinggal
terdekat dengan lingkungan sekolah itu
prestasi adalah anak yang tidak tinggal
di lokasi terdekat tapi dia punya
prestasi untuk diterima di situ yang
ketiga afirmasi itu untuk dua kelompok
pertama kelompok dari keluarga kurang
mampu yang kedua dari kelompok
divabilitas nah mutasi itu adalah anak
yang mutasi karena mengikuti tugas orang
tuanya sehingga dengan empat kriteria
itu nanti kami akan sempurnakan lagi
persentasenya akan seperti apa yang
sekarang jadi persoalan kan memang
persentasi yang diterima dari dari
domisili itu berapa persen yang prestasi
berapa persen ini yang seringkiali jadi
persoalan kalau yang afirmasi itu sudah
kami Patuk 20% Kara bagian dari
pemihakan negara terhadap
kelompok-kelompok yang memang kita
anggap sebagai kelompok lemah ya
kelompok yang memang secara ekonomi
memang lemah dan Memang secara fisik dia
kelompok-kelompok diabel nah yang mutasi
tentu tidak tidak banyak karena ini kan
memang sifatnya ya
Misalnya wartawan
pindah tugas anaknya harus ikut ituu
atau misalnya dosen pindak Tugas atau
anggota dewan dan sebagainya ini ini
tidak banyak jumlahnya sehingga karena
itu maka Kami mencoba untuk melihat ini
Nah yang kedua yang juga perlu Kami
lihat Berdasarkan pengalaman beberapa
daerah itu nanti juga
ada alokasi untuk sekolah swasta karena
selama ini di antara kritik terhadap
yonasi itu banyak sekolah swasta yang
tutup tidak kebagian murid sementara
negeri itu muridnya berlebih yang karena
muridnya berlebih itu
kadang standar mutunya tidak dapat
terpenuhi karena rasio guru dan murid
menjadi tidak seimbang sarana dan
prasarana juga menjadi tidak dapat
tersedia dengan sebaik-baiknya nah
berbagai kelemahan ini sedang terus kita
pelajari dan kami perdalam sehingga
mudah-mudahan pada tahun pelajaran
2025
2026 itu kami sudah bisa menerapkan ee
zonasi dengan sistem baru yang kajiannya
terus kami lakukan dan keputusannya
nanti dalam ee sidang kabinet presentasi
itu profasi
Ee tidak hanya persentase tapi juga
nanti bagaimana sekolah-sekolah swasta
juga sekolah-sekolah swasta itu kalau
pengaram beberapa daerah itu kan ada
yang kemudian disubsidi nah tapi ini
sangat bergantung dari kemampuan
pemerintah daerah ada juga yang misalnya
Negeri dibatasi tapi swastanya dilihat
akreditasinya nah ini nanti berbagai
skenario dan praktik baik yang ada di
provinsi-provinsi itu yang coba nanti
kita kita kita perdalam lagi dan nanti
kemudian akan kita ambil kebijakan
zonasi sehingga ya dapat mencapai empat
ide idealisme tadi itu pendidikan
bermutu untuk semua.
Kemudian integrasi
inklusi dan kohesi
sosial eh menunggu menunggu sidang
menunggu sidang kami belum bisa
mengambil keputusan karena keputusan
nanti tidak tidak ada pada kami tapi Pak
P sidang kabinet Pak presiden kan
mengusulkan agar zonasi ini dihapuskan
Apakah sudah dikomunikasikan juga dengan
mases kami belum bertemu dengan Mas
Wapres soal ini kami baru menyampaikan P
pak presiden karena kami sudah Memang e
apa sudah menyampaikan untuk bertemu
sudah cukup lama dan minta beliau untuk
hadir di acara acara Puncak hari guru
itu gitu
ya jadi begini jadi yang guru non ASN
honorer itu dengan dapat sertifikasi
maka pendapatan dia akan menjadi 2
juta itu di luar gaji dia di sekolah
sekolah asalnya ya jadi dia kan sudah
punya gaji di sekolah asalnya itu yang
gaji itu bervariasi menurut kemampuan
sekolah tapi dengan dia sertifikasi maka
dia akan dapat tunjangan sertifikasi
sebesar R juta
itu semua
semua semua
jadi malah kalau guru yang ASN itu malah
hanya gaji pokok saja sesuai dengan gaji
pokok
dia I Oh gaji Pokoknya sesuai dengan
gaji pokok dia satu kali gaji pokok yang
gaji pokok itu tentu berbeda sesuai
dengan kepangkatan dan sebagainya ber
berubah asn-nya naik tapi kenaikannya
sesuai gaji
pokok saya gak tahu gaji pokoknya berapa
saya gak
tahu iya i jadi peningkatan k an ini
juga nanti mengikuti pengiritan
kualifikasi gitu jadi karena dia kan UNT
dapat sertifikasi dia harus ikut PPG nah
PPG itu kan pelatihan untuk Bagaimana
guru yang sudah memuni kualifikasi D4
atau S1 itu meningkat kualifikasinya
sesuai amanat undang-undang kan harus
punya kualifikasi yang dengan
kualifikasi itu dia punya sertifikasi
dengan dapat sertifikasi maka dia dapat
tunjangan sertifikasi jadi clear ya jadi
bentuknya tunjangan sejahteraan melalui
sertifikasi ya kalau pendapatnya
meningkat masa kualitasnya enggak
meningkat dan kira-kira
begitu gunis Itu kenaikan Iya kenaikan
gaji sesuai dengan gaji
pokok 2025 2025 J
ee teorinya Januari kan tahun ajar Tahun
Anggaran dimulai januari tapi
realisasinya nanti tergantung dari
bagaimana pencairan dana dari
Kementerian Keuangan kalau soal mata
pelajaran K itu sejauh ini adakah
daerah-daerah yang bakal diprioritaskan
untuk program itu infrastrukturnya juga
Pak eh belum pakai prioritas tapi kami
sudah melakukan kunjungan ke beberapa
sekolah yang ternyata sudah banyak yang
menyelenggarakan coding saya ke Medan di
Jakarta beberapa tempat bahkan tadi juga
baru saja ada acara malah ada gerakan
perempuan untuk pengembangan coding di
sekolah itu nah ternyata coding itu
variasinya ada tiga pertama ada coding
yang dia online yang dia memang internet
base yang kedua ada coding yang dia
unplug yang dia tidak pakai internet
tapi ada paketnya yang sudah khusus yang
ketiga ada coding yang unplug dan tidak
ada paket khusus tapi berupa alat-alat
permainan bisa dikembangkan sendiri
sehingga dengan variasi ini kami melihat
di lapangan praktiknya coding itu
diselenggarakan dalam dua mata pelajaran
yang dia online itu di mata pelajaran
teknik
informatika tapi yang tidak itu bisa di
mata pelajaran keterampilan sehingga dia
bisa saja coding ini tidak menambah mata
pelajaran hanya merubah isi mata
pelajaran yang sudah ada nah dengan cara
begitu maka kami mungkin tidak perlu
menambah guru tapi hanya melatih guru
yang mengajar coding gitu Karena kan
hubungannya dengan infrastruktur dan
kebanyakan infrastruktur yang mendukung
itu kebanyakan di sekolah-sekolah yang
ada di perkotaan
Pak apakah enggak
selalu enggak selalu enggak selalu ada
Yayasan Sukma itu di Palu di satu kota
di mana di Sulawesi Tengah jadi enggak
enggak selalu di kota karena kalau dia
unplug tidak usah pakai internet Dia
bisa di mana saja bisa di mana saja yang
penting ada materinya dan ada tutornya
yang penting
itu ee itu belum yang termasuk yang
nanti tapi kami usulkan itu untuk
mudah-mudahan bisa diakomodir dari
usulan kami untuk peningkatan tambahan
anggaran di Kementerian tapi yang
sekarang disetuju DPR yang sudah diketok
beberapa waktu yang lalu itu belum
termasuk itu tapi termasuk kami usulkan
untuk tambahan anggaran yang
mudah-mudahan nanti bisa disetujui oleh
DPR gur-uru termasuk yang di Madrasah
jug Ah belum belum yang di kemenak Belum
Kami sudah ketemu dengan menteri agama
tetapi untuk yang kemenak itu belum
karena belum masuk kuota di tahun 2025
Ini jadi yang
600.606 guru itu itu semuanya guru yang
mengajar di sekolah yang untuk kemenak
nanti kami hitung lagi dan kami
matangkan lagi karena ini menyangkut
skema anggaran lintas Kementerian G ya