PENETAPAN KEBUTUHAN ASN PROVINSI ACEH TAHUN 2023

 

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 545 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija; dan

b.bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 290 l/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;

5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 290 l/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing- masing Pemerintah Provinsi. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBPLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 545 TAHUN 2023 

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN CDXXXI 

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023 

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

Tenaga Guru  2494 Formasi

Tenaga Kesehatan 254  Formasi

Tenaga Teknis 660 Formasi

UNDUH DISINI


TENAGA GURU

NO.
JABATAN
JUMLAH

1
AHLI PERTAMA- GURU BIMBINGAN KONSELING
496

2
AHLI PERTAMA- GURU PENDIDIKAN KHUSUS
334

3
AHLI PERTAMA - GURU TIK
276

4
AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA
202

5
AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM
117

6
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF
108

7
AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI
102

8
AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES
93

9
AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INGGRIS
92

10
AHLI PERTAMA - GURU PPKN
86

11
AHLI PERTAMA - GURU BUSANA
65

12
AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH
59

13
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI
45

14
AHLI PERTAMA- GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS
38

15
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI
29

16
AHLI PERTAMA- GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
26

17
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB
24

18
AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI
22

19
AHLI PERTAMA- GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN
22

20
AHLI PERTAMA- GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
18

21
AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN
16

22
AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
16

23
AHLI PERTAMA- GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM
15

24
AHLI PERTAMA- GURU TEKNIK MESIN
15

25
AHLI PERTAMA- GURU AGRIBISNIS PERIKANAN
14

26
AHLI PERTAMA- GURU KULINER
13

27
AHLI PERTAMA- GURU KECANTIKAN DAN SPA
12

28
AHLI PERTAMA- GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM
12

29
AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA
11

30
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA
9

31
AHLI PERTAMA - GURU IPA
7

32
AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN
7

33
AHLI PERTAMA- GURU TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN
7

34
AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI
6

35
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISIS
6

36
AHLI PERTAMA - GURU KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPIL
6

37
AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN
6

38
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN
6

39
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK LABORATORIUM MEDIK
6

40
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PERMINYAKAN
6

41
AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
5

42
AHLI PERTAMA - GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA
4

43
AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA
4

44
AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL NIAGA
4

45
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL NIAGA
4

46
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOSPASIAL
4

47
AHLI PERTAMA- GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA
4

48
AHLI PERTAMA- GURU LAYANAN KESEHATAN
3

49
AHLI PERTAMA- GURU ANIMASI
2

50
AHLI PERTAMA- GURU BAHASA PERANCIS
2

51
AHLI PERTAMA- GURU FISIKA
2

52
AHLI PERTAMA- GURU KIMIA
2

53
AHLI PERTAMA- GURU TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN
2

54
AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK
1

55
AHLI PERTAMA- GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI
1


TOTAL
2494
TENAGA KESEHATAN

No
Jabatan
JLH
RSI
RSUZA
DINKES
RSI
SETWAN

1
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
4
1
2
1

2
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
4
1
2
1

3
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
4
1
2
1

4
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
3
1
2

5
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH
3
2
1

6
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI
3
3

7
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK
2
2

8
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
2
2

9
AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI
2
2

10
AHLI PERTAMA - PERAWAT
37
35
2

11
AHLI PERTAMA - APOTEKER
10
8
2

12
AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN
8
2
6

13
AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN
8
8

14
AHLI PERTAMA - DOKTER
6
3
3

15
AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
4
4

16
AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS
4
4

17
AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN
3
3

18
AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN
3
3

19
AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI
2
1
1

20
AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS
2
2

21
AHLI PERTAMA - BIDAN
1
1

22
AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS
1
1

23
AHLI PERTAMA - PSIKOLOGI KLINIS
1
1

24
AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT
1
1

25
TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
48
7
40
1

26
TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER
22
18
3
1

27
TERAMPIL - RADIOGRAFER
15
2
13
0

28
TERAMPIL - PEREKAM MEDIS
14
14

29
TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS
10
4
6

30
TERAMPIL - PERAWAT
7
4
3

31
TERAMPIL- TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
6
6

32
TERAMPIL- EPIDEMIOLOG KESEHATAN
5
5

33
TERAMPIL- NUTRISIONIS
3
2
1

34
TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN
3
3

35
TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS
2
2

36
TERAMPIL- FISIOTERAPI
1
1


Total
254
116
69
60
4
5
TENAGA TEKNIS

NO
JABATAN
JUMLAH

1
AHLI PERTAMA- PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN
75

2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER
39

3
AHLI PERTAMA- PEMBINA JASA KONSTRUKSI
35

4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER
23

5
AHLI PERTAMA- PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
22

6
AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM
21

7
AHLI PERTAMA- PENYULUH KEHUTANAN
21

8
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLAJALAN DAN JEMBATAN
20

9
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
14

10
AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER
13

11
AHLI PERTAMA- PENGAWAS BENIN TANAMAN
11

12
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
10

13
AHLI PERTAMA - PERENCANA
10

14
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
9

15
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
8

16
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
8

17
AHLI PERTAMA- PERENCANA
8

18
AHLI PERTAMA- PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
7

19
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
6

20
AHLI PERTAMA- PENATA RUANG
6

21
AHLI PERTAMA- PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6

22
AHLI PERTAMA- PENGUJI MUTU BARANG
5

23
AHLI PERTAMA- PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
5

24
AHLI PERTAMA - STATISTISI
5

25
AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN
4

26
AHLI PERTAMA- PENGAWAS MUTU PAKAN
4

27
AHLI PERTAMA- PENGAWAS PERDAGANGAN
4

28
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN
3

29
AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL
3

30
AHLI PERTAMA- PENYULUH HUKUM
3

31
AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL
3

32
AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN
3

33
AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN
2

34
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI
2

35
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
2

36
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN
1

37
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN
1

38
TERAMPIL- PRANATA KOMPUTER
79

39
TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER
34

40
TERAMPIL - PENGAWAS BENIN TANAMAN
29

41
TERAMPIL- PENYULUH KEHUTANAN
22

42
TERAMPIL - ARSIPARIS
20

43
TERAMPIL - PENATA LAKSANAJALAN DAN JEMBATAN
20

44
TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
14

45
TERAMPIL - ARSIPARIS
7

46
TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG
5

47
TERAMPIL - ASISTEN STATISTISI
3

48
TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
2

49
TERAMPIL- SURVEYOR PEMETAAN
2

50
TERAMPIL- PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
1


TOTAL
660